ICW Berikan Nilai D untuk Performa KPK Sepanjang Semester I 2021

  • Whatsapp
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

ICW Berikan Nilai D untuk Performa KPK Sepanjang Semester I 2021

“Performa pengusutan kasus korupsi KPK cuman 22 % dari sasaran sejauh semester sekitar 60 kasus, dan itu bawa KPK masuk ke penilaian di kelompok D atau jelek,” kata periset ICW, Lalola Easter, dalam pertemuan jurnalis, Ahad, 12 September 2021.

Read More

Easter menjelaskan, permasalahan test wacana berkebangsaan (TWK) ikut berpengaruh pada performa pengusutan kasus korupsi yang sudah dilakukan KPK sepanjang bentang 1 Januari-30 Juni 2021.

Dari catatan ICW, sekitar 13 kasus yang diatasi sepanjang semester pertama, lima salah satunya ditangani oleh karyawan atau penyidik yang dihentikan lewat TWK. Disamping itu, penonaktifan 75 karyawan KPK menghalangi proses penegakan hukum dan peningkatan kasus.
Dalam memburu buronan kasus korupsi, seperti Harun Masiku, kepala satuan tugas yang mengatasinya dihentikan melalui TWK. “Hingga hingga saat ini, kasus yang hampir dua tahun, buronan telah hilang semenjak nyaris dua tahun itu belum sukses diketemukan KPK,” ucapnya.

Analitis ICW berkenaan kualitas pengatasan kasus, Easter menjelaskan jika mayoritas pengusutan kasus korupsi yang sudah dilakukan KPK sebagai hasil operasi tangkap tangan (1 kasus) dan peningkatan kasus (3 kasus). Sedang kasus yang baru disidik pada semester I 2021 cuman 9 kasus.

Menurut Easter, berdasar info di website KPK ada 35 aktivitas penyelidikan dan 32 penentuan terdakwa. Tetapi, dari pencarian ICW di semester I cuman ada 13 kasus yang disidik dengan 37 orang diputuskan sebagai terdakwa.

Beda ini, kata Easter, harus dipertegas jika info yang didapat ICW untuk data pengusutan kasus korupsi diambil dari launching media berkenaan penentuan terdakwa yang dikatakan KPK di website resminya. “Ketidaksamaan itu dapat terjadi pantas diperhitungkan karena peraturan komisioner KPK yang menyatukan informasi penentuan terdakwa dengan penahanan,” katanya.

Easter menjelaskan, penyidik KPK yang diputuskan sebagai terdakwa dalam kasus suap pengatasan kasus di Tanjungbalai, Stephanus Robin, menegaskan kemunduran kredibilitas KPK di tengah-tengah keadaan politik hukum antikorupsi sekarang ini.

Seterusnya, sepanjang semester pertama tahun ini, KPK pertamanya kali keluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3) untuk kasus SKL BLBI. KPK, kata Easter, juga pasif untuk lakukan usaha supervisi kasus korupsi yang diatasi penegak hukum lain, satu diantaranya kasus korupsi PT Asabri yang diatasi Kejaksaan Agung dan kasus yang mengikutsertakan Beskal Pinangki dan Djoko Tjandra.

Source:https://nasional.tempo.co/

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *