Mengantisipasi Banjir, Anies Yakinkan Tidak Ada Alat Berat di Jakarta yang Tidak bekerja

  • Whatsapp
Anies Baswedan. (Foto: Beritasatu.com)

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengingati barisan untuk pastikan tidak ada alat berat yang tidak bekerja atau mungkin tidak bekerja dan berperan dalam rencana memperhitungkan dan mengontrol banjir di Ibu Kota. Alat berat itu, kata Anies, harus terus bekerja untuk lakukan pengerukan kali, sungai, setu, embung dan waduk untuk menahan banjir.

“Tempo hari Pak Gubernur telah terangkan jika tidak ada satu juga alat berat kita yang nganggur, saya telah monitor jika alat berat jalan,” tutur Sekda DKI Jakarta Marullah Matali di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Read More

Pengatasan banjir, kata Marullah, sering jadi jadwal fokus tiap tahun di DKI Jakarta. Walau, ia mengaku, terkadang banjir yang tiba di luar perkiraan, tetapi faksinya bekerja seoptimal kemungkinan untuk memperhitungkannya.

“Kita tidak dapat meramalkan sampai sepanjang itu tetapi kita telah bekerja optimal sekali. Gampang mudahan aliran-saluran kita, sungai kita, kali, setu, embung dapat dikeruk secara baik. Saat ini masihlah jauh, gampang mudahan hujan dapat teratasi,” tutur Marullah.

Pada Februari 2021 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah pilih dan tempatkan Yusmada Faizal Samad sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah provinsi DKI Jakarta, gantikan Juaini Yusuf. Sesudah dikukuhkan, Yusmada waktu itu menguraikan beberapa program yang hendak digerakkannya dalam rencana pengaturan banjir.

Pertama, revitalisasi dan pembangunan polder pengontrol banjir. Bahkan juga, Yusmada menarget di tahun 2021 membuat 10 polder baru. “Kita mengontrol air yang tiba dari langit Jakarta ini, merevitalisasi polder-polder yang ada, membuat polder baru, bakal ada 10 polder yang kita bangun,” tutur Yusmada.

Di tahun 2020, Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah berencana lakukan revitalisasi dan membuat polder baru dalam jumlah 47 polder. Dari jumlahnya itu, 31 polder telah dibuat, 10 polder dipertingkat kemampuan pompanya dan 6 polder belum dibuat. Tetapi, sasaran membuat polder terhalang bujet pada tahun 2020. Bujet yang ada pada akhirnya digunakan untuk beli pompa mobile.

Ke-2 , lanjut Yusmada ialah pembangunan waduk-waduk besar, seperti Waduk Brigif, Waduk Pondok Rangon dan Waduk Lebak Bulus. Ke-3 waduk yang disebutkan Yusmada memang masuk ke program fokus pembangunan waduk tahun 2020 sampai 2022. Tahun 2020 lalu memang sasarannya ialah pembebasan tempat. Awal tahun 2021 ini dilaksanakan pembangunan fisik dan ditarget pembangunan fisik dan finising usai pada Maret 2022 kelak. Disamping itu ditambah lagi Embung Wirajasa.

Keseluruhan keseluruhnya pembangunan waduk dan embung itu selebar 26,18 hektar. pemerinciannya, Waduk Brigif dengan luas 10,33 hektar, Waduk Pondok Rangon 11,55 hektar, Waduk Lebak Bulus 3,83 hektar, dan Embung Wirajasa 0,47 hektar. Waduk-waduk ini diharap dapat menggunting debet air saat banjir hingga tidak melimpah, seperti Waduk Pondok Rangon untuk menggunting debet banjir 20 % saluran kali Sunter, Waduk Brigif untuk menggunting debet banjir 20 % saluran kali Krukut dan Waduk Lebak Bulus untuk menggunting debet banjir saluran kali Grogol.

Cara ke-3 , kata Yusmada ialah pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD. Panjang trace dari tanggul pengaman pantai ini ialah 46,212 km. Dari jumlahnya itu yang telah dibuat sejauh 12,664 km dan yang belum dibuat sejauh 33,548 km. Dari jumlahnya yang belum dibuat, sejauh 11,080 km bisa menjadi pekerjaan Kementerian PUPR dan sejauh 22,468 km jadi pekerjaan Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Lokasi pembangunan yang sudah dilakukan Pemerintah provinsi ialah Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong. Untuk Sunda Kelapa gagasan dengan KPBU.

Menurut Yusmada, pembangunan tanggul pantai ini penting untuk menahan dan memperhitungkan banjir rob atau banjir karena air laut pasang. Ini umumnya terjadi di daerah pesisir atau pinggir laut Jakarta. Sekarang, dari sisi karena pasangnya air laut, pengurangan muka tanah di utara Jakarta memengaruhi bertambahnya banjir rob.

Cara ke-4 ialah normalisasi dan naturalisasi sungai. Menurut Yusmada, normalisasi dan naturalisasi tak perlu didikotomikan atau diperbedakan keduanya. Ke-2 nya malah dapat dipadankan dalam rencana tingkatkan kemampuan sungai untuk kurangi banjir Jakarta.

“Satu kali lagi, tidak ada dikotomi di antara naturalisasi dan normalisasi. Yang perlu, aliran-saluran air itu kita dalam kemampuan yang cukup,” pungkas ia.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta, kata Yusmada, telah mempersiapkan bujet Rp 1 triliun untuk lakukan naturalisasi dan normalisasi sungai, kali dan waduk di Jakarta. Khususnya sungai-sungai besar, seperti Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Angke dan Jati Kramat, katanya, Pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintahan Pusat, dengan pembagian, Pemerintahan Pusat terutamanya Kementerian PUPR bekerja kerjakan konstruksi dan pemerintah provinsi DKI lakukan penyediaan atau pembebasan tempat.

“Untuk kali-kali besar, seperti Ciliwung dan semua jenis, itu kan wewenang pengatasan konstruksinya di Kementerian PU. Pemerintah provinsi itu ialah memberikan dukungan pembebasan atau pengadaan lahannya,” ungkapkan ia.

Di tahun 2020 lalu, Pemerintah provinsi DKI sudah lakukan proses penyediaan tanah di Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, dan Jatikramat sebesar sekitaran Rp 340 miliar. Dan, untuk Kali Angke, penyelesaiannya dilaksanakan pada 2021.Selainnya beberapa langkah yang telah disebut, Yusmada akui akan melanjutkan beberapa program pengaturan banjir lain, yaitu perawatan pompa air, sumur serapan, drainase, dan beberapa langkah yang lain telah ditata dan diputuskan,

Sekarang ini, pompa air sejumlah 487 unit pompa stastioner dan 175 unit pompa mobile. Sementara sumur serapan banyaknya capai 3.964 sumur serapan di beberapa tempat, seperti pada ruang umum terintegrasi ramah anak (RPTRA), gedung pemda, sekolah, taman kota, dan mushola.

Jumlah sumur serapan ini masihlah jauh dari jumlahnya diputuskan dalam Gagasan Pembangunan Periode Menengah Wilayah (RPJMD) 2017-2022, yaitu 1,delapan juta titik sumur serapan. Pembikinan sumur serapan ini menjadi satu diantara program pengaturan banjir Jakarta. Pembuatan sumur diawali 2020 sampai 2022, mempunyai sasaran 60 titik sumur serapan setiap satu rukun tetangga (RT). pemerinciannya, 82.020 sumur serapan dari 1.367 RT di Jakarta Pusat, 364.620 sumur serapan dari 6.077 RT di Jakarta Selatan, 311.940 sumur serapan dari 5.199 RT di Jakarta Barat, dan 428.160 sumur serapan dari 7.136 RT di Jakarta Timur. Dalam pada itu, untuk sumur serapan tidak akan dibuat di Jakarta Utara.

Secara implisit beberapa langkah yang hendak diambil Yusmada, memberinya jalan keluar pada 3 pemicu khusus banjir di Jakarta. Pemicu pertama, ialah hujan lokal dengan curahan hujan

lebat sampai berlebihan sama dalam Sabtu, 20 Februari 2021 kemarin. Pemicu ini dapat ditangani dengan revitalisasi dan pembangunan polder baru, sumur serapan dan pompa air dan kenaikan kemampuan kali, waduk, embung, dan aliran penyambung.

Pemicu ke-2 , banjir kiriman dari hilir dengan pembikinan waduk-waduk besar, normalisasi dan naturalisasi dan kenaikan kemampuan kali, waduk, dan embung yang ada. Pemicu ke-3 ialah banjir rob dengan pembikinan tanggul pengaman pantai.

Source: https://www.beritasatu.com/

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *