Direktur Kampanye Antikorupsi Dikeluarkan KPK: Kita Telah Membuat dan Kita Ditendang

  • Whatsapp
Giri Suprapdiono. ©2019 Merdeka.com/antara

Direktur Publikasi Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono sedih dengan pemberhentiannya dan 57 karyawan yang lain. Menurut dia, 58 karyawan KPK yang dikeluarkan ialah mereka yang sejauh ini membuat instansi anti-korupsi.

“Bersedih, ya, manusiawi, kita telah bangun instansi itu dan kita seperti ditendang,” tutur Giri di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (30/9).

Read More

Giri dan beberapa karyawan yang dikeluarkan tiba ke Kantor Genting KPK di Gedung ACLC sambil bawa istri semasing. Menurut Giri, walau surat keputusan (SK) yang ia terima berisi pemberhentian, tetapi menurut dia akhir dianya di KPK seperti wisuda.

“Tapi kita kira wisuda, dan kita telah menantang sebagus-baiknya dan sehormat-hormatnya. Dan mudah-mudahan ini jadi riwayat jika anak-anak muda ini menantang pembasmian korupsi,” kata Giri.

Sekitar 58 karyawan KPK dikeluarkan ini hari, Kamis (30/9/2021). 58 karyawan yang dikeluarkan salah satunya yaitu 50 karyawan yang mendapatkan rapor merah dalam TWK, enam yang tidak siap ikuti pengajaran dan training bela negara dan wacana berkebangsaan, satu karyawan nonaktif tetapi purna pekerjaan pada Mei 2021, dan satu karyawan dipastikan TMS dalam TWK susulan.

Pemberhentian pada beberapa karyawan ini bisa lebih cepat dari gagasan awalnya, yaitu November 2021.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, pemberhentian pada Novel Baswedan cs yang dipercepat ini telah sesuai ketentuan yang berjalan. Ia menjelaskan undang-undang mengatakan batasan waktu pengangkatan karyawan jadi ASN yaitu sepanjang 2 tahun.

“Namanya paling lama dapat 2 tahun, jika cepat, ya, alhamduliah,” tutur Ghufron di saat yang bertepatan.

Menurut Ghufron, cara yang diambil KPK telah sesuai Pasal 69 b dan Pasal 69 c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. Dalam ketentuan itu mengatakan bila semua karyawan KPK harus dengan status ASN.

Ghufron menyebutkan, KPK dikasih waktu sampai 31 Oktober 2021 untuk menuntaskan proses pindah status karyawan jadi ASN. Tetapi proses itu selesai saat sebelum saat yang ditetapkan. Atas dasar itu, Ghufron memperjelas pemberhentian karyawan tak perlu menanti batasan akhir.

“Jadi ini bukanlah pemercepatan, tetapi ini dalam durasi waktu yang diamanatkan dalam undang-undang,” tutur Ghufron.

Source: https://www.merdeka.com/

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *